Skip to main content

Perubahan Skema Pensiun PNS, Peningkatan Kesejahteraan?

Pada awal bulan Maret, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengumumkan bahwa skema pensiun untuk pegawai negeri sipil (PNS) akan diubah. Skema pengelolaan pay-as-you-go (PAYG) yang telah dipakai selama ini, akan digantikan dengan skema fully-funded. Lalu bagaimana perubahan yang akan terjadi dari skema yang baru ini?
Source: Film Up / www.idntimes.com
 Bertolak pada UU nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai, kita dapat cermati skema PAYG yang telah dipakai pemerintah selama ini. Skema PAYG menjamin seorang pensiunan PNS akan mendapatkan presentase dana sebesar 75% dari gaji pokok terakhir untuk setiap bulannya dengan menyisihkan iuran dana pensiun sebesar 4.75% dari gaji pokok semasa bekerja (diluar tabungan hari tua – THT- sebesar 3.25% dari gaji pokok yang diberikan secara tunai pada saat PNS memasuki masa pensiun). Namun skema PAYG ini memiliki kendala pada APBN, pasalnya iuran sebesar 4.75% yang disisihkan seorang PNS dari gaji di masa kerjanya tidak dapat mencukupi skema pendanaan pensiun secara keseluruhan, alhasil pemerintah pun harus "menombok" selisih dana yang ada dari dana APBN.
Menanggapi hal tersebut, sejak tahun 2014 wacana perubahan skema dari PAYG menjadi fully-funded telah digulirkan oleh pihak pemerintah. Munculnya wacana ini disesuaikan dengan amanat yang dinyatakan pada UU nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan PNS. Skema fully-funded diharapkan akan membuat perencanaan dana pensiun menjadi lebih baik, karena memungkinkan kedua belah pihak−baik pemerintah maupun PNS sama-sama mengiur tabungan pensiun dari awal. Keleluasaan pun akan dapat dirasakan oleh PNS untuk menambah jumlah iuran tabungan pensiunnya agar mendapatkan manfaat lebih banyak di masa pensiun. Terkait penunjukkan pihak pengelola dana pensiun, pemerintah belum secara resmi mengumumkan siapa saja pihak yang akan terlibat, namun pemerintah menyatakan bahwa iuran dana pensiun yang terkumpul akan diinvestasikan baik melalui pasar modal, pasar uang, maupun properti. Mengingat sebelumnya pemerintah mempercayakan PT. Taspen untuk mengelola dana pensiun dalam bentuk investasi deposito.
Dari berbagai keunggulan yang dihadirkan skema fully-funded, ternyata muncul upaya penolakan di kalangan PNS. Hingga saat ini pihak PNS menyoroti perihal beban pemotongan sebesar 15% dari gaji yang diterima. Lantas bagaimana peningkatan kesejahteraan yang digadang sebagai keunggulan dari skema yang baru ini?
Yang pertama, Skema fully-funded memungkinkan bertambahnya jumlah dana pensiun yang didapatkan PNS karena diinvestasikan oleh pemerintah dan seluruh hasil akan diberikan kepada PNS. Hal ini bisa terjadi karena didukung oleh peningkatan iklim investasi di Indonesia yang positif untuk jangka waktu kedepan menurut beberapa institusi pemeringkat seperti Moody’s dan Fitch. Namun, pemerintah harus menjamin bahwa lembaga pengelola adalah lembaga yang kredibel dengan cara penetapan regulasi, transparansi, serta monitoring. Pengelolaan investasi harus transparan dalam hal penempatan, jumlah, dan hasil dana yang dikelola, karena selama ini laporan dana pensiun PNS belum transparan. Contohnya pada tahun 2014 disebutkan bahwa dana yang dikelola oleh PT Taspen hampir mencapai 40 triliun namun APBN terus terbebani. Padahal, seharusnya ada hasil investasi yang dapat mengurangi beban APBN.
Selain itu, skema fully-funded memungkinan PNS untuk menentukan sendiri besaran tabungan pensiunnya. Skema yang lebih fleksibel akan meningkatkan persepsi keadilan seseorang terhadap suatu sistem tanpa mengurangi persepsi keadilan terhadap hasil yang didapatkan. Dengan memberi keleluasaan kepada PNS untuk menentukan sendiri besaran iuran yang dibayar (direncanakan 10-15% dari take-home pay), PNS akan merasa diperlakukan lebih adil. Perlakuan adil yang diterima PNS secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi serta produktifitas kinerja.
Kedua, skema fully-funded mengurangi beban APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa seperempat dari APBN dialokasikan untuk belanja pegawai. Di daerah, belanja PNS bahkan dapat mencapai 50% dari APBD. Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 109 triliun hanya untuk ‘menombok’ dana pensiun PNS. Angka ini dapat bertambah dalam jangka waktu 10-15 tahun kedepan karena banyaknya jumlah PNS yang direkrut pada tahun 1970-1980an yang artinya akan segera memasuki masa pensiun. Ditambah lagi dengan meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia dari 47,7 tahun menjadi 70 tahun (BPS 1971-2016) dan diproyeksikan akan semakin meningkat kedepannya. Angka harapan hidup yang bertambah membuat pemerintah harus menanggung pembayaran dana pensiun lebih lama. Padahal, APBN seharusnya dioptimalkan untuk membiayai program prioritas pemerintah terkait pembangunan nasional yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan menggunakan skema fully-funded, pemerintah dapat memperkirakan pengeluaran dengan lebih baik dengan cara mengalokasikan dana pensiun satu paket dengan penggajian PNS.
Perubahan skema ini sangat memungkinkan sebagai langkah pemerintah dalam menanggapi tantangan di masa depan. Berdasarkan laporan dari Asian Development Bank (ADB) mengenai Pension Systems in East and Southeast Asia: Promoting Fairness and Sustainability, di tahun 2030, jumlah masyarakat Indonesia dengan usia 65 keatas mencapai 30 juta penduduk, meningkat 240% dari tahun 2005 yang berjumlah 12.5 juta penduduk. Perlu disadari bahwa batas usia pensiun Indonesia lebih rendah daripada negara lain yaitu 56 tahun, dimana rata-rata dunia adalah 60 tahun. Hal ini mengakibatkan beban pemerintah untuk membiayai pensiun akan lebih panjang.
Dari berbagai keunggulan yang dihadirkan oleh skema baru ini, perubahan ini harus didukung dengan kesadaran masyarakat terhadap dana pensiun. Sayangnya, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia secara umum dalam menyiapkan masa pensiun masih tergolong sangat rendah. Menurut laporan OJK pada tahun 2016, indeks literasi dan inklusi keuangan dana pensiun hanya berkisar 10.91% dan 4.66% secara berurutan. Literasi dan inklusi keuangan pensiun penting terutama untuk memastikan PNS mandiri secara finansial dan sejahtera di masa senjanya sehingga tidak membebani generasi dibawahnya. Melihat kondisi bahwa pemerintah selalu ‘menombok’ dana pensiun PNS, berarti alokasi dana pensiun sebesar 4.75% yang ditabung PNS tidaklah cukup. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya dana pensiun misalnya dengan membuat iklan layanan masyarakat di televisi karena televisi masih merupakan sumber informasi utama yang mempengaruhi perilaku keputusan finansial berdasarkan survei OJK.
Tidak hanya itu, langkah strategis lainnya yang dapat diambil pemerintah adalah dengan cara mengevaluasi peningkatkan batas umur pensiun secara bertahap, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Peningkatan batas umur sudah biasa terjadi di negara maju, mencontoh Inggris, yang memiliki batas usia pensiun pada usia 65 tahun dan dicanangkan akan ditingkatkan menjadi 67 tahun pada tahun 2028. Banyak ditemukan PNS yang masih produktif dan ingin bekerja tapi terbentur aturan harus pensiun. Meningkatkan batas usia pensiun dapat membantu pemerintah mengurangi beban APBN dan meningkatkan keberlangsungan (sustainability) pembiayaan dana pensiun.